Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menunjuk Perdana Menteri baru dalam beberapa hari mendatang. Tugas utama perdana menteri baru adalah memastikan anggaran tahun 2025 disahkan oleh parlemen. Hal itu diumumkan Macron pada Kamis (05/12), setelah pemerintahannya menjalani mosi tidak percaya oleh anggota parlemen.
Michel Barnier, seorang politisi berpengalaman, dikenal sebagai perdana menteri terpendek dalam sejarah Prancis modern. Dia mengundurkan diri pada hari yang sama, hanya tiga bulan setelah parlemen menolak rencana anggarannya.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Macron mengatakan dia akan menunjuk pengganti Barnier “dalam beberapa hari mendatang”.
“Yang penting adalah anggarannya,” kata Macron.
Macron juga menyatakan bahwa undang-undang khusus akan diusulkan pada pertengahan Desember untuk memperpanjang anggaran 2024 guna menghindari kesenjangan anggaran. Setelah itu, pemerintahan baru menyiapkan anggaran penuh untuk awal tahun depan, termasuk penyesuaian inflasi, sebelum mengirimkannya ke parlemen.
Meskipun posisinya melemah akibat krisis ini, Macron menolak seruan dari beberapa pihak oposisi untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan, masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2027.
“Tugas yang bapak berikan kepada saya adalah selama lima tahun dan akan saya laksanakan sampai akhir,” ujarnya.
Dalam pidatonya yang berdurasi 10 menit itu, ia menambahkan, pemerintahan baru harusnya mewakili beberapa pihak yang siap bekerja sama atau setidaknya tidak menimbulkan kesan ketidakpercayaan. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut pihak mana yang dimaksud.
Sementara itu, Macron meminta Barnier dan kabinetnya tetap menjalankan pemerintahan sementara hingga kabinet baru terbentuk. Masalah perdana menteri baru
Para legislator dari partai kiri dan kanan menolak untuk mengesahkan anggaran tersebut. Mosi tidak percaya terhadap Barnier didukung oleh partai kiri dan kanan yang menolak penerapan anggaran tersebut.
Selama pemilu, 331 dari 577 anggota mendukung isu ini. Situasi ini dikhawatirkan akan memperburuk gejolak politik di Prancis.
Macron menunjuk Barnier sebagai perdana menteri pada tanggal 5 September, setelah pemilihan cepat yang mengakibatkan parlemen terpecah dan tidak ada satu partai pun yang memegang mayoritas.
Parlemen yang terpecah menyulitkan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang, termasuk anggaran tahun 2025.
Meskipun Macron diperkirakan akan menunjuk perdana menteri baru, mereka akan menghadapi tantangan yang sama seperti jatuhnya Barnier.
Ketidakpastian politik ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perekonomian Prancis, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah yang dapat memperburuk beban utang pemerintah.
Fr/ha (AFP, Reuters, AP, dpa)
