geosurvey.co.id, Jakarta -Politik dan Keamanan adalah kunci utama untuk menerapkan visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Terutama selama berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis pangan dan geopolitik yang semakin kompleks.
Budi Gunawan yang mengoordinasikan Menteri Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah khawatir tentang menjaga stabilitas sebagai dasar penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Menurut Legal Observer, UI Chudry Sitompul, pemerintah berhak atas koordinasi yang kuat antara lembaga -lembaga strategis untuk memastikan keamanan nasional.
“Saya pikir kepemimpinan Buniwan tidak diragukan, karena politik dan keamanan berada di bawah kendalinya,” kata Chudry dikutip pada hari Jumat (25.05.25/2024).
Menurutnya, Kementerian Kepolisian dan Keamanan memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan strategis Presiden Prabowo, termasuk memperkuat TNI-Polri dan modernisasi peralatan pertahanan.
Selain itu, kementerian ini juga harus fokus pada diplomasi strategis dan menangani masalah -masalah penting seperti reformasi birokrasi dan keamanan cyber.
“Diharapkan bahwa Buniwan dan timnya akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas politik selama dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian,” kata Chudry.
Dia mengatakan bahwa presiden Prabowo Subianto sebenarnya menekankan pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efektif, sebagaimana dinyatakan dalam misi pemerintah Asta Cita.
Setelah memisahkan masalah hukum dari politik dan keamanan, Kementerian Kepolisian dan Keamanan harus dapat sepenuhnya fokus pada pemeliharaan tatanan dan stabilitas nasional.
“Berkat stabilitas dan keamanan politik yang solid, program pemerintah dapat berhasil dilakukan. Selain itu, bersama dengan penguatan TNI -Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang benar untuk menjadi negara yang indah dan maju, mencapai negara itu, mencapai negara dari cita -cita utama Indonesia Golden Gold 2045 – kata Chudry.