Laporan jurnalis geosurvey.co.id Denis Destryavan
geosurvey.co.id, JAKARTA – Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh akan ikut serta dalam aksi besar-besaran yang melibatkan buruh seluruh Indonesia untuk menuntut kenaikan upah minimum pada tahun 2025 dan penghapusan klaster lapangan kerja dalam UU Cipta Kerja.
Promosi tersebut berlangsung pada 24-31 Oktober 2024. Di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi akan melibatkan lebih dari 100.000 pekerja.
Pada hari ini, Presiden RI digantikan oleh Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
“Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang bermartabat. Kami meminta pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 8-10 persen hingga tahun 2025,” kata Said di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Said mengatakan kenaikan ini bukan sekadar permintaan kuantitatif, melainkan kebutuhan nyata pekerja untuk bertahan dari inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Selain kenaikan upah, tuntutan tersebut juga menyerukan penghapusan lapangan kerja dan klaster terkait petani dalam UU Cipta Kerja, kata Saeed. Ia menilai norma ini membuka jalan bagi kerja fleksibel yang merusak dan mengikis hak-hak dasar pekerja.
“UU Cipta Kerja Baru, khususnya Klaster Ketenagakerjaan, menghilangkan hak-hak buruh yang seharusnya dilindungi. Kami meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan materi yang diajukan CPSU dan Partai Buruh dalam memutus perkara ini,” dia menekankan. .
Rangkaian kegiatan akan dimulai di Jakarta dan akan berlanjut secara serentak atau gelombang di berbagai wilayah seperti Bandung Raya, Tangerang Raya, serta wilayah Pulau Jawa antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Suara buruh akan terdengar dari satu kota ke kota lain, menyampaikan tuntutan kami,” tambah Syed Iqbal.
Said menegaskan, jika pemerintah tetap menetapkan kenaikan upah minimum di bawah 8% atau bahkan di bawah inflasi pada 1 November 2024, dan jika keputusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja yang merugikan pekerja, maka Partai Buruh dan KSPI tetap bersifat nasional. mogok kerja pada tahun 2024 November 2024 Rencananya mogok kerja akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.
“Mogok nasional adalah langkah terakhir kami, dan kami berharap pemerintah mendengarkannya. Jika kebijakan masih belum berpihak pada buruh, kami tidak akan tinggal diam. Mogok ini adalah langkah solid perjuangan kami untuk buruh. hak di Kali ini “menaikkan upah di bawah tingkat inflasi dan putusan Mahkamah Konstitusi akan merugikan pekerja,” tegasnya.