TRIBUNNEWS.
Diakui Rocky, membantu bukanlah tugas Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan, menurutnya karya Gibran itu konyol.
Mantan profesor universitas di Indonesia mengatakan Gibran tidak perlu datang ke kamp pengungsi untuk menerima bantuan dasar. Sebab, pendistribusian sembako merupakan tugas para pemimpin daerah.
Rocky Gibran mengatakan, sebagai orang kedua di Indonesia, ia harus menyelesaikan permasalahan makro.
Dalam keterangannya, Rocky mengatakan, “Tugas Gibran bukan di situ, tugas Gibran memantau perkembangan, memantau rencana, rencana pemerintah tidak menyebarkan, itu tugas wakil presiden. Itu tugas direktur. RT Official YouTube.” Rocky Gerung pada Jumat (29/11/2024).
Menurut Rocky, karya Gibran adalah sejenis drama dan lukisan politik.
“Bagian ini kita lihat sebagai anak perempuan. Sekali lagi, anak laki-laki mengikuti tradisi atau perilaku sang ayah,” ujarnya. Pengamat politik Rocky Gerung telah selesai diperiksa di Reserse Polda Metro Jaya, Rabu (13/9/2023) atas dugaan penyebaran kebohongan dan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (geosurvey.co.id/Abdi Ryanda Shakti)
Gibran juga terlihat membawa tas belanjaan bertuliskan “Bantu Wakil Presiden Gibran”.
Rocky berkata, “Jika goodie bag dibagikan kepada pengungsi dan korban banjir, itu menjadi isu politik. Apalagi bagi mereka yang memiliki catatan amal atau bantuan dari Wakil Presiden Gibran. Konyol.”
“Ini merupakan sumbangan pajak rakyat melalui pemerintah kepada korban bencana. Ini bukan sumbangan dari wakil presiden bernama Gibran.” Kelemahan politik
Jamiluddin Ritonga, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, turut menyerahkan tas “Bantu Wapres Gibran”.
Jamiluddin mengatakan, jika anggaran pangan berasal dari APBN, sebaiknya pasal tersebut tidak ditampilkan.
Pada Minggu (1/12/2024) Jamiluddin mengatakan, “Kalau kebutuhan pokok dibiayai APBN, maka lebih baik disebut bantuan publik atau bantuan publik. Dengan begitu masyarakat tidak akan melihat bantuan sebagai bantuan.” Tribun Jakarta melaporkan.
Ia mengatakan, sembako tersebut diberikan sebagai bantuan negara atau state aid, dan akan lebih baik jika yang melakukan penyalurannya adalah Kementerian Perlindungan Sosial.
Oleh karena itu, Wapres menempatkan Kementerian Perlindungan Sosial sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
“Karena itu kewenangan kementerian,” kata Jamiluddin.
Menurutnya, hal ini akan mengurangi persepsi masyarakat bahwa bantuan tersebut ada kaitannya dengan politik.
“Masyarakat tidak menganggap amal sebagai persiapan Pilpres 2029,” ujarnya.
Jamiluddin meminta Gibran tidak meredistribusikan dana kebutuhan pokok dari APBN.
Ia menilai peran Gibran sebagai wakil presiden tidak akan baik jika hanya sekedar menyalurkan sembako dan urusan seremonial.
“Ini benar-benar bisa mendiskreditkan posisi wakil presiden. Menurut hukum, wakil presiden harus diangkat kembali.” Chuck Yimin mengaku tidak mengetahuinya
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Chak Imin, menyuarakan keprihatinannya terhadap paket sembako dengan tulisan “Bantu Wapres Gibran”.
“Entah, belum tahu,” kata Chak Imin di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu malam (31/11/2024).
Terakhir, Chak Yimin yang menjabat Direktur Jenderal Partai Promosi Nasional (PKB) mengatakan, bantuan berupa goody bag juga harus bersumber dari anggaran.
Chak Imin mengatakan: “Biasanya dukungan itu tergantung anggaran, dukungan kementerian, dukungan wakil presiden, dukungan presiden. Bisa tergantung alasan penggunaan anggaran.”
(Tribunnews/Februari, Tribun Jakarta/Elga Hikari, Tribun Depok/Alfian Firmansyah, Tribun Jawa Timur/Olga)
Cuplikan artikel ini dimuat di TribunJakarta.com dengan judul Upaya Gibran untuk kesejahteraan merendahkan posisi wakil presiden dan lemah secara politik.