Laporan jurnalis geosurvey.co.id Ismoyo
geosurvey.co.id, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan rencana pengetatan alokasi anggaran energi sesuai target.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang melakukan negosiasi dan proyek dimaksud akan rampung dalam beberapa minggu ke depan.
Pertama, Bahlil mengumumkan pemerintahan Prabowo Subianto telah menggelar rapat kelompok kerja untuk mencapai target subsidi energi.
Hal ini harus dilakukan mengingat anggaran subsidi APBN tidak sedikit. Misalnya, alokasi anggaran subsidi BBM dan kompensasi pada buku 2024 sebesar Rp 435 triliun.
“Soal subsidi BBM, dalam rapat kemarin Pak Presiden meminta kami membentuk tim yang saya pimpin untuk mengkaji target subsidi,” kata Bahlil usai rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (03/11/2021). 2024). ).
“Seperti kita ketahui, subsidi kita saat ini di tahun 2024 adalah Rp 435 triliun termasuk kompensasi dan subsidi, dari Rp 435 triliun menjadi Rp 83 triliun untuk LPG,” lanjutnya.
Berdasarkan laporan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara dan regulator hilir migas, potensi penyaluran subsidi yang tidak mencapai target setiap tahunnya sangat tinggi.
Untuk itu diperlukan formula atau skema yang memastikan anggaran pendanaan energi tidak bertambah sehingga tepat sasaran.
“Tujuan subsidi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerima subsidi,” jelas Bahlil.
“Jadi dalam hal ini kita mulai rapat, sebenarnya kita terus bertemu untuk mencari rumusan,” lanjutnya.
Mantan Menteri Investasi ini mengungkapkan, banyak skema yang meragukan, pertama adalah konversi subsidi sebelumnya menjadi produk dan kemudian bantuan langsung tunai atau BLT.
Untuk opsi lainnya, Bahlil mengaku pihaknya terus melakukan diskusi dengan pihak terkait.
Bahlil meyakinkan, rencana atau formula tersebut akan rampung dan diterapkan secara ketat dalam beberapa minggu ke depan.
“Formulasinya bisa banyak. Salah satunya adalah efektif tidaknya pendanaan tersebut. Kita punya pilihan untuk menyalurkan BLT langsung ke masyarakat, atau ada pilihan lain, atau bisa digabungkan,” jelas Bahlil.
“Jadi kita harus menunggu. Presiden memberi kami waktu dua minggu. Jadi rumusannya akan kita finalkan dalam dua minggu ini,” tutupnya.
