Laporan reporter geosurvey.co.id Endrapta Pramudhiaz
geosurvey.co.id, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan dilanjutkan untuk menyelesaikan masalah 2025.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bapanas Sarwo Edhy yang menjelaskan usulan tersebut masih dipertimbangkan pemerintah. Detail produksi
“Usulan ini sudah disampaikan ke pemerintah dan terus berjalan,” jelas Sarwo Edhy. Jika disetujui, pelaksanaan program bantuan pangan dapat dimulai pada bulan Januari 2025, tergantung pada persetujuan anggaran. Anggaran dan periode pelaksanaan
Usulan anggaran program pengelolaan sampah ini mencapai Rp 800 miliar.
“Kalau usulan disetujui biasanya dimulai Januari hingga Juni,” tambah Sarwo. Tahun ini, penyaluran bantuan pangan juga dilakukan bersamaan, yakni tahap 1 pada bulan Januari hingga Maret dan tahap 2 pada bulan April hingga Juni.
Bantuan pangan ini menyasar 1.446.089 keluarga berisiko cacat (KRS) seperti dilansir Pusat Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sarwo menegaskan, program tersebut akan tetap fokus di tujuh provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Jika permasalahan instabilitas di kawasan ini bisa diatasi, maka sekitar 60 persen permasalahan di Indonesia bisa teratasi,” kata Sarwo.
Sejauh ini, belum ada perubahan provinsi terhadap program tersebut. Distribusi bantuan
Sebagai informasi, program bantuan pangan tersebut menyalurkan 84 juta paket termasuk telur ayam dan daging ayam seharga KRS 14 juta.
Penyaluran bantuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain Bapanas, Kementerian BUMN, ID FOOD, Bank BTN, BKKBN, Dinas Ketahanan Pangan, POS Indonesia dan mitra petani.
Dengan langkah ini, diharapkan penanganan stunting di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan fokus. Informasi ini dikembangkan dengan Artificial Intelligence (AI).
