geosurvey.co.id, JAKARTA – Basuki Hadimuljono akan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Kepulauan (IKN) sesuai target yang telah ditentukan.
Hal itu disampaikan Basuki usai resmi dilantik menjadi Kepala Badan Kewenangan IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).
Basuki, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengaku mendapat pesan dari Prabowo untuk mempercepat penyelesaian IKN dalam 3-4 tahun.
Terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Doddi Hangodo yang menyebutkan laju pembangunan IKN akan lebih lambat dibandingkan sebelumnya, Basuki mengaku berkomitmen terhadap komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan di IKN.
Selain itu, pembangunan IKN diamanatkan oleh undang-undang IKN, kata Basuki seraya menambahkan bahwa hal tersebut merupakan keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN.
“Selama aku punya program dan anggaran, aku akan mengerjakannya. Kamu sudah tahu gaya kerjaku kan?” kata Basuki, Selasa (5/11/2024) di kompleks Rashtrapati Bhavan.
Basuki mengatakan, ada pesan khusus yang diberikan Prabowo saat proses pelantikan.
“Ketika presiden menyapa saya, dia berkata, ‘Ya, saya bilang lakukanlah.’
Sementara Basuki mengatakan, mereka tidak membahas soal Wakil Ketua Badan IKN.
“Belum,” tutupnya.
Jokowi setuju berangkat ke IKN
Basuki mengatakan, Jokowi ingin mengunjungi IKN meski tak lagi menjadi Presiden RI.
Terakhir saya komunikasi dengan dia dua hari lalu, dia bilang, ‘Pak, kamu tidak ke sana (IKN),’ oh, kata Basuki.
Namun Basuki belum bisa memastikan atau membeberkan detail jadwal kunjungan Jokowi ke mega proyek di Kalimantan Timur tersebut.
Di sisi lain, Basuki menyebut akan sesekali melakukan pembicaraan dengan Jokowi untuk membahas keberlanjutan IKN.
“Nanti kita lihat jadwalnya. Tapi dia memang ingin ke sana,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengutarakan keinginannya untuk lebih sering mengunjungi IKN setelah menjadi presiden.
Jokowi berharap Istana Negara yang diresmikan sebelum pengunduran dirinya bisa menjadi tempat acara kenegaraan di masa depan.
Perkembangannya tidak cepat
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hangodo mengungkapkan pembangunan IKN akan tetap berjalan, namun laju pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.
“IKN akan kita lanjutkan, tapi mungkin kecepatannya tidak akan sama seperti sebelumnya,” kata Dodi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Dodi menjelaskan, fokus Presiden Prabowo saat ini lebih pada ketahanan pangan akibat situasi geopolitik seperti perang.
Seperti halnya di banyak belahan dunia, perang dapat menimbulkan permasalahan sosial di Indonesia karena dikhawatirkan tidak terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
“Yang dikhawatirkan oleh Presiden adalah kalau perang benar-benar terjadi dalam skala masif, maka kemampuan kita untuk berswasembada pangan tetap tidak terjadi, dan kita masih membutuhkan beras di sini. Ketakutannya ini akan menjadi bencana yang sangat besar. masalah sosial, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama,” kata Dody.
Saat rapat digelar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuthi yang hadir mengamini pernyataan Doddi.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN, namun menurutnya swasembada pangan menjadi prioritas.
Diana menegaskan, proyek IKN ini tidak hanya melibatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan bekerja sama dengan otoritas IKN.
“Itu (pembangunan IKN) yang dilibatkan oleh presiden. Tinggal menunggu waktu saja, nanti kita akan bekerja sama dengan otoritas IKN, bukan kementerian pekerjaan umum mana pun,” kata Diana.
“Kewenangan IKN itu urusan investor dan sebagainya. Semua (pembangunan IKN) tidak ada dalam APBN,” lanjutnya.
Diana mengatakan lambatnya penerapan IKN tidak perlu membuat investor khawatir.
“Kami harus meyakinkan para investor bahwa IKN ini akan terus berlanjut. Kemudian kami berkomitmen untuk pindah ke sana,” tutupnya.
Anggaran IKN
Alokasi dana pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 15 triliun.
Jumlah tersebut dibagi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan otoritas IKN.
“Dibagi ke OIKN Rp 5,89 triliun (dijelaskan). PUPR Rp 9,11 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenku) II Thomas Dziwandono dalam media briefing di Banten, Serang Rabu (25/9/2024). .
Menurut dia, jumlah tersebut bisa bertambah tergantung kebutuhan pemerintah.
“Sekali lagi angkanya bisa berubah, tapi prinsipnya banyak tempat itu terserah Pak Prabowo,” ujarnya.
IKN (IKN) mencatat realisasi anggaran pembangunannya mencapai Rp 18,9 triliun pada 31 Agustus 2024.
Nilai realisasinya setara dengan 43,1 persen dari total cakupan APBN 2024 yakni Rp44 triliun.
Realisasi ini berlanjut setelah serah terima pekerjaan fisik tercapai 100 persen.