geosurvey.co.id, Jakarta – Direktorat Kejahatan Khusus (Dittidexus) Polisi Pidana, penyelidikan kriminal langsung untuk memeriksa keberadaan 3 kg gas dengan sejumlah agen dan aktor dalam bisnis.
Itu setelah fenomena 3 kg defisiensi gas sampai sejumlah perubahan warga dalam agen gas muncul.
“̇ aktyorları və agentləri tərəfindən mövcudluğu və paylanmasırıq qruupu qupu, Çərşənbə axş iy igadier jenderal helfi assegaf.
Sementara itu, Brigadir Hubungan Masyarakat Karo Penmas, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andyku Andyku Andalo ingin menjaga keamanan dan kebijakan.
“Ada banyak perkembangan terkait sosial, yaitu kebutuhan rumah tangga dalam situasi ini adalah 3 kg gas LPG. Tentu saja langkah -langkah kepolisian nasional adalah langkah -langkah untuk melindungi sekretaris,” kata Trunoyudo.
Truno mengatakan polisi nasional telah membuka peluang untuk bekerja sama dengan pertamina sesuai kebutuhan.
“Oleh karena itu, ini juga untuk mengembalikan keamanan dan ketergantungan pada lingkungan (memiliki 3 kg gas LPG).”
Sebelumnya, pemerintah, termasuk pengecer, termasuk kios, termasuk gas LPG 1 kilogram ditempatkan pada 1 Februari 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi negara target.
Sekretaris Negara, Prassetiyo Hadi, LPG 3 kg atau gas minyak cair (LPG) telah mereda 3 kg pemerintah.
Oleh karena itu, distribusi harus diatur dengan benar ke arah target.
“Kita perlu membersihkan semuanya. 3 kilogram LPG, ada subsidi di sana,” dan bertemu di Kompleks Parlemen, Sabtu, Sabtu di Kompleks Parlemen.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDC), Bakhtakhahiya, juga menjelaskan 3 kg politik gas LPG.
Menurutnya, pemerintah meningkatkan manajemen 3 kg LPG.
Ini, Bahlil, mengatakan LPG mengatakan untuk mencegah pengecer yang menaikkan harga 3 kg.
RETS juga menolak 3 kg kekurangan LPG.
“Suka, kata LPG, tidak. LPG masih ada, tetapi sekarang, setiap kali Anda perlu menaikkan harga LPG, tidak ada yang harus menaikkan harga LPG,” katanya. Dia bertemu di Bogor pada hari Sabtu, dilaporkan oleh Kompas.com.