Laporan Rinaencer Rina, Rina Ayu
Tribunnannenn.com, Jakarta – BPOM telah berfokus pada kebijakan baru untuk mendukung kecepatan operasi di Indonesia. Kebijakan ini sesuai dengan kondisi manajemen kesehatan dunia (WHO).
Dalam aturan yang lebih lama 1 tahun 2023 untuk sertifikasi pencapaian / sertifikasi lot untuk pemeriksaan klinis, terutama untuk tujuan pemeriksaan klinis, terutama untuk tujuan pemeriksaan klinis, terutama untuk tujuan pemeriksaan klinis, terutama untuk tujuan pemeriksaan klinis.
Undang -undang baru memiliki vaksin di klinik klinik yang tidak memerlukan vaksin / vaksin terakhir.
Undang -undang ini didirikan pada 9 Januari 2025 oleh Presiden Presiden BPOM Verura Ikrar, ditayangkan oleh Kementerian 20 Januari 2025.
Departemen ini menawarkan “undang-undang ini dapat mempercepat proses pengembangan dengan akses ke obat-obatan baru, terutama sebanyak pound-pound di penerbangan”.
Torona menjelaskan bahwa ini dimaksudkan untuk manajemen internasional dan duniawi, karena kita adalah Amerika Serikat, di mana organisasi tidak perlu menjadi sertifikasi / vaksinasi untuk menguji pengobatan.
Dengan siklus ini dalam implementasi tes sertifikasi / lotere, “kata,” dengan perawatan sertifikat, sertifikat / lotre / lotre / lotere / lotere / lotere “.
Harapan BPOM adalah untuk memungkinkan undang -undang bahwa tes klinis dapat dipercepat ketika varietas baru terbentuk dalam pengembangan vaksin baru. Ketika kita belajar dari waktu invasif ketika ruang diperlukan dan menerima vaksin dan kecepatan. Organisasi memiliki proses untuk memastikan bahwa bagian dari keselamatan, efisiensi dan kualitas.
