
geosurvey.co.id Jakarta – Asuransi industri Indonesia dapat berlanjut hingga tahun ini.
Ini karena jumlah pemegang kebijakan di Indonesia masih melebihi 270 juta dalam populasi.
Staf dan organisasi universitas Welt Squiplife Eddi Mak melaporkan bahwa salah satu level di Indonesia adalah jumlah operasi.
Menurut data dari polis asuransi Indonesia, toko asuransi dapat menampung hingga 600.000 orang pada tahun 2020.
Namun, jumlah orang telah turun menjadi 576 juta investor.
Eddie mengatakan bahwa karena tidak ada toko asuransi, sebagian besar perusahaan asuransi mencuri bisnis perusahaan asuransi lainnya.
“Dalam beberapa tahun terakhir, ada semua jenis pohon perburuan, yaitu, jika dicuri, dicuri, tertarik oleh para manula untuk membuat mereka bersedia pindah, pengusaha petani atau agen asuransi., Senin (2 Oktober 2025).
Eddi menambahkan bahwa praktik game adalah industri asuransi dan bukan fakta baru.
Menurutnya, praktik ini akan memungkinkan petugas kesehatan membawa paket asuransi ke perusahaan asuransi baru.
Eddie melanjutkan: “Ini terjadi karena tidak ada penyimpanan. Jika masalah ini tidak mencari solusi, tidak mungkin untuk melanjutkan asuransi. Alat utamanya adalah tidak mengundang lebih banyak orang dengan asuransi sejarah.”
Eddi juga adalah presiden aturan Indonesia, kemungkinan besar akan membangun organisasi terkait perusahaan.
Terkadang, polis asuransi Indonesia masa lalu dapat memenuhi status keuangan dari prosedur keuangan yang diperlukan.
Jika ada bukti perburuan liar, rencana tersebut memutuskan Aiji untuk investor atau rencana asuransi dan administrator.
Masalah lain dengan pengalaman asuransi yang mengalami lebih dari sekadar perburuan adalah biaya rumah sakit, Eddie menambahkan.
“Biaya medis, pengembangan teknologi rumah sakit dan perusahaan asuransi deposito harus menyesuaikan premi asuransi mereka,” kata Eddi.
Eddi juga bekerja erat dengan organisasi Indonesia setempat (OJK)
“Keterlibatan ini harus mencakup aturan yang mendukung bisnis, melindungi profesional dan mempertahankan keterampilan profesional,” Eddi