
geosurvey.co.id, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi adalah setiadi, tabungan yang bermasalah dan koperasi kredit (KSP) akan selalu muncul selama dunia masih merupakan kejahatan.
Oleh karena itu, tugas Kementerian Koperasi adalah untuk menyediakan pendidikan publik agar tidak menarik bagi hubungan koperasi yang tinggi.
“Ya, selalu ada kejahatan ketika Anda berada di dunia. Misi kami adalah mendidik masyarakat. Jika logika Anda, bagaimana polisi datang ke mana -mana?
Menurutnya, tidak menarik oleh bunga deposit tinggi, masyarakat dapat menghindari koperasi yang bermasalah.
Budi berkata, “Ini tidak mudah menarik karena daya tarik tabungan non -logical karena petunjuk harus menjadi penipuan potensial.” Katanya.
Juga terungkap bahwa banyak koperasi yang bermasalah disalahgunakan oleh unsur -unsur tertentu.
Dia mengatakan bahwa masalahnya bukan dari koperasi itu sendiri, tetapi salah satu orang yang menggunakan nama koperasi untuk keuntungan pribadi.
“Bukan koperasi yang bermasalah, bukan koperasi yang salah. Ada unsur -unsur ini yang menggunakan nama koperasi.” Katanya.
Dia mengklaim bahwa dia telah bertemu dengan para korban koperasi masalah, yang tidak dapat mengembalikan uang.
Salah satu kasus yang dia hadapi adalah bahwa meskipun bunga bank biasanya sekitar 5 persen, para korban hingga 14 persen dengan bunga setoran adalah korban.
Budi, “Jadi, jangan menarik dengan pesona bunga -bunga non -logis. Itu pasti Ponzi. Hanya setahun tanpa masalah, tidak kembali dari sekarang.” Katanya.
Saat ini, ada delapan masalah dengan total 26 triliun rp rugi dan koperasi kredit (KSP).
Budi mengatakan anggota koperasi yang kurang beruntung tidak dapat mengharapkan 100 persen dana mereka.
“Jadi kita tidak bisa mengharapkan 100 persen, tetapi setidaknya ada tingkat peningkatan yang dapat membantu saudara -saudara kita yang dikorbankan dalam koperasi ini.”
Budi kemudian merinci jumlah kerugian yang disebabkan oleh masing -masing koperasi yang bermasalah.
930 miliar KSP, KSP Lima Garuda RP, KPS Timur Pratma Indonesia Hampir 400 miliar RP dan KSP Sejahtera
Di sebelah KSP 13,8 triliun, KSP Pracico 623 miliar.
Meskipun tidak menjamin bahwa tingkat pemulihan dapat mencapai 100 persen, itu memungkinkan KORAP untuk bekerja sebanyak mungkin untuk mendekatinya.
Budi mengatakan bahwa alasan mengapa pengembalian mencapai 100 persen adalah karena aset koperasi tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayar.
Misalnya, KSP Sejahtera Bersama memiliki kewajiban 8,6 triliun rp, tetapi hanya ada sekitar 1,3 triliun rp.
“Secara hukum, laju penyembuhan akan dihitung sesuai dengan adanya koperasi ini.” Katanya.
“Jika mungkin 100 persen bagus, tetapi di bawah itu, setidaknya kami mengatakan kepada saya bahwa itu belum kembali 100 persen, karena makhluk tersebut tidak dapat dibandingkan. Syukurnya bisa 100 persen.”
Budi Arie menciptakan kekuatan untuk memproses koperasi masalah
Seperti yang diketahui, Kementerian Koperasi baru -baru ini menciptakan satuan tugas (gugus tugas) untuk mengatasi sejumlah koperasi bermasalah di Indonesia dengan nama merevitalisasi masalah koperasi.
Tugas, Kantor Kejaksaan, Polisi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) termasuk berbagai elemen.
Sebagai tim sementara dari Angkatan Tugas di antara kementerian/lembaga yang relevan, ruang lingkup untuk mengoordinasikan langkah -langkah mengatasi koperasi yang bermasalah untuk memprioritaskan pembayaran setoran kecil anggota koperasi.
Belakangan, upaya -upaya melibatkan institusi koperasi dengan salah satu indikator utama adalah implementasi pertemuan anggota tahunan (tikus) untuk membahas keberlanjutan perusahaan koperasi.
Anggota pasukan tugas harus memenuhi tugas mereka sesuai dengan otoritas masing -masing Kementerian/Lembaga.
“Setelah penundaan kewajiban kewajiban tugas, utang, atau kewajiban pembayaran PKPU, homolog berusaha mengendalikan keputusan.” Katanya.