
geosurvey.co.id, Jakarta – Mantan Duta Besar Nigeria untuk Amerika Serikat, Rikha Permatasari dari berita luas tentang menuduh Kedutaan Besar Indonesia. Nigeria, dengan inisial.
Pada hari Jumat (10.10.2012), berbagai media melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri terlibat dalam perumahan Harakapa AS sebelum akhir pelayanannya.
Rikha menjelaskan bahwa klien tidak memiliki kebenaran dari pelanggannya.
Menurutnya, kliennya kembali ke Indonesia untuk subjek tuduhan dalam pertukaran pekerja.
“Tetapi akhir Duta Besar Nigeria berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,” kata Rikha Permatasari.
Selain itu, kembalinya UDR Hendra Harahape mengatakan bahwa Indonesia hanya berada di periode kantor, yang berakhir 29 duta besar.
Ini sesuai dengan instruksi Republik Indonesia, nomor 157/1 tahun 2024 pada 12 Desember 2024, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta.
Mereka menghormati 30 duta besar dan penuh kekuatan penuh dengan Republik Indonesia.
Salah satunya ditolak oleh Nigeria dari Nigeria Ulri Hendra Harahape.
“BENAR. Park of the URA adalah pengembalian murni ke Indonesia, menurut keputusan Republik Indonesia, 30 duta besar yang dibuat dalam berita, ”kata 2025. Jumat, 10 Januari.
Rikha mencurigai tuduhan melalui suaminya, secara sadar terbiasa mengurangi kejujurannya dan merusak nama baik kliennya.
Yang terakhir melaporkan bahwa Amerika Serikat melaporkan tindakan yang tak terduga dari istrinya Hendra Harahap.
Kemudian dia mengatakan bahwa istrinya bukan korban pertama yang mirip dengan pekerja yang berbeda.
Rikha menekankan bahwa keluhan itu tidak benar.
Berita ini percaya bahwa itu adalah penipuan publik karena tidak ada bukti kunci yang terkait dengan tuduhan miring.
“Ini adalah nama yang bagus untuk klien saya, dan berita dan sirkulasi adalah penipuan publik,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Berita melalui perwakilannya, meskipun katanya, memeriksa aplikasi dan melihat catatan CCTV.
Tetapi dia tidak bisa menyimpulkan Aniss dari keluhan Rahman dan suaminya, karena dia tidak membuktikan.
Kementerian Indonesia Indonesia di Roy Samirat mengatakan bahwa Roy Semirat mengatakan bahwa aspeknya akan mempertimbangkan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kementerian Luar Negeri bereaksi serius, dilacak dan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kompas.com.
Roy menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan aspek -aspek penting untuk informasi lengkap tentang kasus ini.
Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mendukung dugaan korban psikolog, serta untuk menyelesaikan dan mengikuti hasil dari tersangka dukungan psikologis para korban.
Roy mengkonfirmasi bahwa Kementerian Luar Negeri di Indonesia selalu membutuhkan tugas untuk memenuhi tugas dan aturan profesionalisme.
“Dan dia tidak akan menderita perilaku terhadap prinsip -prinsip etika diplomatik,” kata Roy.