geosurvey.co.id – Kejaksaan Agung telah merilis kertas ujian menggunakan Computer Assisted Test (CAT) bagi peserta kompetisi tes kewarganegaraan (CPNS) 2024.
Sumber pendanaan untuk 24 jabatan profesi dan 11 jabatan kedokteran dalam seleksi CPNS 2024 Jaksa Agung banyak.
Tahun ini Kejaksaan Agung membuka 9.694 posisi untuk seleksi CPNS 2024.
SKB CPNS Jaksa Agung 2024 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember – 20 Desember 2024 dan waktunya akan diumumkan pada laman https://rekmen.kejaksaan.go.id/. Sumber Daya Kejaksaan Agung SKB CPNS – Staf Teknis 1. Prosedur Administratif Khusus Prosedur Administratif Khusus: Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Empat Hukum Pidana Prosedur Khusus Kerja Sama Internasional dan Kejahatan Hak Asasi Manusia. Hukum Administrasi Hukum Administrasi Hukum Administrasi Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Sains Pengantar Sains Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Ketenagakerjaan Hukum Kemandirian Hukum Rumah Tangga dan Keluarga Hukum Perusahaan Hukum Agraria Hukum Internasional dan Komunitas Dunia Pasifik Hukum Bisnis Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pendidikan Umum : Masyarakat dan Kebudayaan Ilmu Hukum Kriminologi Dasar Ilmu Hukum Ilmu Hukum dan Etika Kelebihan Statistika Dasar Kedokteran Penguasaan Bahasa Asing Dasar Penguasaan Komputer 2. Ilmu Hukum Tingkat Pertama Keahlian Umum : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Acara Dasar Hukum Internasional Hukum Umum Administrasi Negara Kekuatan Khusus : Data dan sumber yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi, serta analisis dan evaluasi masalah hukum dan peraturan, undang-undang tidak tertulis, dan persyaratan peraturan sah. Catatan dan sumber daya yang berkaitan dengan penetapan permasalahan hukum dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan instansi pemerintah. Catatan dan sumber daya yang berkaitan dengan persiapan/analisis dokumen izin dan pelaksanaan izin Departemen Pemerintah. Informasi dan sumber daya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan informasi hukum. Dokumen dan sumber daya yang berkaitan dengan praktik pelayanan hukum dan perizinan. Dokumen dan sumber daya terkait pelaksanaan dukungan hukum dalam perkara perdata yang ditangani pemerintah, serta evaluasi materi peraturan, pelaksanaan dukungan hukum di luar pengadilan (misalnya pengadilan), pelaksanaan konstitusi melalui pengadilan, dan pelaksanaannya. sebaliknya dukungan hukum. menetapkan penyelesaian sengketa. 3. Auditor Pengelolaan Keuangan APBN Spesialisasi Pertama Tugas Umum: Keuangan Publik Audit Keuangan Publik untuk Pengelolaan dan Verifikasi Keuangan Publik Tugas Empat Khusus: Perkiraan Biaya Penyusunan APBN Anggaran Anggaran Anggaran Pemerintah dan Pengeluaran. Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Departemen/Organisasi pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peminatan Ilmu Hukum Dasar : Pengantar Ilmu Hukum Kontrak Nasional Pengantar Teori Hukum Ketentuan Khusus : Informasi dan sumber yang berkaitan dengan Program Hukum Nasional, di luar Program Hukum Program Hukum Negara, Daerah, di luar Program Hukum Daerah, membuka daftar bersama, permintaan penulisan Undang-undang atau di luar permintaan penulisan Undang-Undang Penerangan dan hal-hal terkait. Evaluasi terhadap kecepatan Informasi Undang-undang lainnya Alat dan sumber daya yang terkait dengan proses pembuatan undang-undang Dokumenter dan diskusi terkait dengan proses penerbitan Undang-Undang Menteri atau sejenisnya, Rancangan Undang-undang RUU Pengurus Daerah dan Daerah bersifat khusus dan mengakui para pendiri gagasan tersebut. . mengkoordinasikan, menghimpun dan memperkuat pendapat terhadap Rancangan Undang-undang Kementerian atau yang disamakan, Rancangan Undang-undang Daerah dan Rancangan Undang-undang Kepala Daerah, informasi teknis dan administratif serta hal-hal terkait dengan penyusunan Siaran Pers, Perintah Presiden, Rekomendasi/Keputusan. / Rekomendasi Pelaksanaan / Rekomendasi Teknis / Pedoman bagi Menteri, Kepala Badan Pemerintahan yang bukan Kementerian/Rumah Pemerintah, Gubernur, dan Gubernur/Walikota; perjanjian internasional; perjanjian internasional; perjanjian kesepahaman; perjanjian internasional; kontrak/perjanjian kerja sama nasional; keterangan pemerintah/DPR, keputusan Presiden atas permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, tanggapan penolakan terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan UU tersebut. dalam Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung, serta putusan dan tanggapan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; panggilan; pendapat hukum; penelitian/analisis permohonan wawancara langsung Informasi dan sumber terkait pemahaman informasional penerapan dasar Fa’ Konstitusi 5. Rekomendasi Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia Pertama Contoh Umum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Usaha Pemohon Sipil PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perjanjian Kerja PermenpanrbRB No. 1 Tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Standar Kerja: Kerangka Kerja Aparatur Penilai SDM Standar Kerja dan Pelaksanaan Pekerjaan Dasar Pengelolaan SDM. Strategi dan Implementasi Pengendalian dan Pengelolaan Proses Rekrutmen dan Rekrutmen SDM Berbasis Talenta ASN. Perancangan Evaluasi Kinerja Panduan Evaluasi Rencana Pengembangan Evaluasi Kinerja 6. Audit Visual Digital Keterampilan Umum: Prinsip Dasar Pelestarian Pembelajaran. Pengumpulan Informasi Digital Pemantauan Teknologi Informasi Pengelolaan dan Perlindungan Teknologi Informasi Pelabelan dan Pemantauan Produk Digital Penggunaan Wajar dalam Pemasaran Hukum dan Peraturan Digital Terkait Pemasaran Digital Ketentuan Khusus: Perlindungan Data dan Perlindungan Data Perlindungan Data Perlindungan Data Perlindungan Data Perlindungan Data Audit Sosial Periklanan Seluler di Media Digital Audit Email Audit Digital dan Kepatuhan Hukum di Media Digital. Diagnostik Komputer dan Analisis Video serta Analisis Massa Data Web dan Log Forensik Teknologi IoT (Internet of Things) Analisis dan Analisis Objek ega Perdagangan Online Penelitian Blockchain dan Mata Uang Kripto Menggunakan AI dan Pembelajaran Mesin dalam Teknologi Informasi Ancaman Orang Dalam Analisis dan Pemodelan Ancaman dan Analisis dalam Teknologi Informasi. 7. Peneliti Praktek Umum Spesialis Pertama yang Dipekerjakan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Dinas Pekerjaan Umum Negara PP No. 11 Tahun 2017 tentang Administrasi Perdata PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017 PP No. Manajemen Pegawai Negeri dan Ketenagakerjaan PermenpanrbRB No. Perencanaan Bahan Penelitian Proyek HRSN untuk Penyusunan Standar. ASN Penjualan Peringkat dan Status ASN Pengembangan Karir ASN Jadwal Karir ASN Promosi ASN Perubahan ASN Karir ASN Kualifikasi Pengembangan ASN Tinjauan Kinerja ASN Kualifikasi ASN Gaji ASN Gaji, Penghasilan dan Tunjangan ASN Pesangon ASN Jaminan Pensiun dan Perawatan Hari Tua ASN ASN Cuti ASN Bakat sistem informasi/reformasi birokrasi/integritas daerah Organisasi/pengurusan/pengurusan/usaha operasional satuan kerja/pusat ASN Organisasi dan/atau bagian manajemen kepegawaian dan satuan kerja untuk memperkuat pelaksanaan organisasi Proses penetapan kebijakan/peraturan di bidang SDM Bagian 8. Keahlian Pertama Audit Internal: Kode Praktek dan Kode Etik Audit Internal: Peran Pelayanan Audit Internal: Sistem Pemantauan dan Pelaporan, Informasi Akuntansi Global, dan Pengelolaan Program Akuntansi, Risiko, dan Manajemen Risiko Bisnis. dan Penerapan Faktor Risiko dan Proses Audit KKA Perubahan prosedur pemeriksaan internal 9. Manajer Pengadaan Produk/Jasa Identifikasi/Evaluasi Utama kebutuhan dan perencanaan produk/jasa Penyusunan spesifikasi teknis dan TOR Penyusunan perkiraan harga pembelian Perencanaan pembelian. perencanaan, pengemasan dan proses penjualan Perencanaan penjualan Manajemen risiko dan risiko dalam perencanaan penjualan Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Peninjauan dokumen Pengadaan Persiapan dan interpretasi dokumen tender, evaluasi kualifikasi, pengajuan evaluasi dan pengelolaan keberatan. atau risiko pemilihan pemasok untuk pengadaan barang/jasa pemerintah Catatan dan informasi tentang pemasok yang dipilih untuk pengadaan/jasa pemerintah Pembuatan kontrak pembelian barang/jasa pemerintah Pembentukan unit manajemen kontrak Pengelolaan kontrak pengadaan pemerintah untuk barang/jasa Memberikan hasil pembelian barang/jasa pemerintah Mengevaluasi kinerja anggota d Pemerintah untuk barang/jasa. Menyusun kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk tanda terima. , Rekomendasi Pengelolaan risiko kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Identifikasi dan pengumpulan sumber/informasi/informasi untuk penyusunan dan administrasi kontrak, serta evaluasi kinerja penjualan tenaga penjualan/pelayanan Perencanaan penjualan untuk penjualan yang dikelola sendiri Penjualan eksekusi dengan pengendalian diri. Audit penjualan masalah pribadi penjualan Masalah manajemen pribadi penjualan manajemen pribadi Identifikasi dan pengumpulan bahan, informasi dan informasi penjualan produk / layanan yang Anda kendalikan 10. Penasihat Khusus Pertama Amerika Serikat: PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 PermenPANRB No. Konsep Dasar Keuangan Negara Prinsip Dasar Pengelolaan BMN/D Keistimewaan: Prinsip Biaya Penilaian Aset Menggunakan Pasar Penjualan Aset Menggunakan Biaya Penilaian Aset dan Metode Pendapatan Prinsip Dasar Penilaian Bisnis Konsep Utama Lingkungan Manajemen Aset Analisa Teknis dalam hal nilai = HBU Penelitian 11. Ahli Pertama Kearsipan Aspek Umum : Sejarah, pemikiran dan asas menjaga Peraturan Perundang-undangan Pemerintah di bidang laporan. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Pemerintah tentang Informasi Publik Undang-undang Terbuka tentang Kewenangan Khusus: Konsep dan Pemikiran Terkait Arsip Dinamis Undang-Undang Terkait Pengelolaan Arsip Dinamis Konsep Pokok Migrasi Arsip Decommissioning Arsip Dinamis dan Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Konsep dan Konsep. tentang file statis Undang-undang tentang file statis Perlindungan file statis Pelayanan dan Penggunaan File Prosedur Administratif Prosedur Administratif Prosedur Administratif Identifikasi dan pemanfaatan rekaman data SIKN 12. Rencana Pakar Utama Rencana Umum : Tingkat Pengembangan Rencana Perencanaan Teknis Rencana Khusus : Tingkat Pengembangan Rencana Tingkat Pembangunan Ekonomi Sosial Perencanaan Sosial Perencanaan Budaya Perencanaan Tata Ruang Tahap Kunci 13. Pusat Komputer Keahlian Pertama Dokumentasi TI Perusahaan Manajemen Informasi Risiko TI Informasi Perkembangan TI Informasi dan Multimedia 14. Pengantar Membuat Edisi Khusus: Menciptakan Cinta Internasional. Membaca Dunia Perpustakaan Peran Khusus Pustakawan: Pengembangan Koleksi Perpustakaan Pengumpulan Sumber Daya dan Pendidikan Promosi Perpustakaan dan Layanan Referensi Publikasi Empat Informasi Pembahasan 15. Data Dasar Data Umum: Analisis Data Data Khusus: Struktur Data Pengumpulan Data Struktur Data Informasi Publikasi Dokumen Dokumen Kerja 16. Keterampilan Dasar Penerjemahan – Menerjemahkan Bahasa Arab Keterampilan Umum: Metodologi Penerjemahan Spesialisasi: Merespon hukum Indonesia Membaca teks Arab Indonesia Struktur dan kosa kata Arab Pemahaman teks Arab 17. Terjemahan Khusus Terjemahan Pertama – Terjemahan Inggris Terjemahan Khusus Keahlian: Menanggapi hukum Indonesia Membaca dokumen berbahasa Indonesia yang disusun dalam bahasa Inggris dan ditulis dalam bahasa Inggris. informasi Pemahaman membaca teks bahasa Inggris 18. Penerjemahan Profesional Pertama – Terjemahan Mandarin Keahlian Umum: Metode Penerjemahan Keahlian Khusus: Merespon hukum Indonesia Membaca teks Indonesia Struktur dan informasi bahasa Mandarin Pemahaman Menulis Mandarin dalam membaca teks Mandarin 19. Keterampilan Profesional Praktek Umum: • Konsep . dan konsep yang berkaitan dengan data • Aturan dalam hal pelaporan Bagian Khusus : • Konsep dasar motivasi. tata kelola data • Undang-undang terkait pengelolaan data • Pengelolaan data • Pelepasan data operasional • Pengelolaan data Data tidak aktif • Dasar-dasar pengelolaan data • Undang-undang terkait pengelolaan data • Pemulihan data • Analisis Data • Konsep dasar pengembangan data • Peraturan perundang-undangan dalam hal pengembangan data • Petunjuk teknis pendataan 20. Gambaran Umum : Kewarganegaraan Pancasila Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Geografi Ekonomi Sejarah Sosiologi Seni Budaya Politik Olahraga Agama Keahlian Teknologi : Hukum Terkait Tuntutan Hukum, Pengelolaan Informasi, Prosedur Administrasi dan Pengolahan Data, Persiapan Laporan, Pendidikan Umum Hukum Peradilan Pidana, Pengetahuan Umum. UU Hak Asasi Manusia. 21. Laporan Kantor Pabean Umum: Peraturan Perundang-undangan Nasional Deklarasi Administrasi Kepabeanan Program Pengelolaan Catatan Pengelolaan Kepabeanan Pengelolaan dan Pemrosesan Catatan Pabean Khusus: Gunakan Informasi Hukum Informasi Hukum Informasi Hukum Informasi Kriminal Informasi Hak Asasi Manusia Hukum, Pendidikan dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan dan Pelayanan 22. Praktek Profesi Dinas Komunikasi Publik: Perspektif Komunikasi Spesialisasi Sumber Daya Manusia: Manajemen Informasi Iklan Iklan Periklanan Periklanan Periklanan Komunikasi Komunikasi Komunikasi Metodologi Penelitian Model Presentasi Pameran 23. Lembaga Keuangan APBN Keahlian Lanjutan Umum: Pemerintah Kajian Manajemen Keuangan Publik dan Spesialisasi: Penyelesaian Pembayaran Terhadap Status Pelaksanaan Informasi Akuntan Publik Pemantauan Kinerja Keuangan Penganggaran Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintah. Laporan Kementerian/Manajemen kontrak pembelian barang Pemerintah. 24. Petugas Lapas Tanggung Jawab Umum: UU 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU ASN Tanggung Jawab Khusus: UU Pemasyarakatan, KUHP, UU Acara Pidana, Menteri Kehakiman dan Hukum Hak Asasi Manusia Lapas dan Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Kehakiman, Perlindungan Lembaga Pemasyarakatan dan Penjara. Pusat, Menteri Kehakiman, Perubahan JF UU Peradilan Narkotika, Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 Sumber Daya SKB CPNS Kejaksaan Agung – Tenaga Medis 1. Spesialis Pertama – Dokter (Umum) Pendidikan Umum: Model Akreditasi Kedokteran Indonesia Tahun 2012 Laporan Khusus: UU Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 139/KEP/M.PAN/11/2003 Standar Akreditasi Kedokteran Indonesia 2012 2. Kedokteran Spesialis Primer – Kedokteran Gigi (Umum) Kompetensi Umum: Hukum Kesehatan, dan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan Pembangunan Khusus (SDGs) di bidang Kesehatan Undang-undang Presiden No. 72 Tahun 2012 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Keahlian Khusus dan Tata Cara Menteri Kesehatan UU No. UU GERMAS Tahun 2018 tentang Sistem Nasional Pencegahan Obat Kesehatan dan 7 Subsistem Kesehatan Tanah Air Kekuatan Khusus : Menyembuhkan penyakit gigi dan mulut Memulihkan kesehatan melalui empat perbaikan penyakit gigi dan mulut. Sertifikasi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pelayanan kesehatan lainnya bagi negara 3. Khusus Khusus Umum Diterima : UU No. Standar Profesi Peraturan Menteri Kesehatan No. di Rumah Sakit UU Kementerian Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas Kode Etik Apoteker Kemampuan Khusus: Penyusunan Rencana Praktek Rencana Pengelolaan Praktek Rencana Praktek Pengelolaan Rencana Praktek, Alat Kesehatan dan Pelayanan Farmasi Klinik BMHP Pelayanan Klinik Farmakoekonomi 4. Penasihat Ahli Umum Utama Rekomendasi : Keputusan Menteri Kesehatan. Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Gizi dan Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Kegiatan Ahli Gizi Gizi Klinik Prioritas kebijakan kesehatan setiap daerah di Indonesia Kegiatan Keahlian : Penanganan masalah gizi Fokus Monitoring/Monitoring Pemberdayaan Pangan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan Ketahanan pangan individu, kelompok dan masyarakat Pengelolaan jasa pangan Pengelolaan sumber daya lokal, nutripreneurship 5. Keahlian Konsultan Pendukung : Manufaktur untuk memasukkan berat, pengemasan dan penyimpanan serta mengacu pada Cara Pembuatan Farmasi yang Baik dan Cara Pembuatan Obat yang Baik Konsep, metode, prosedur, aturan dan prosedur, tata cara penyusunan rencana medis Informasi, prosedur, prosedur, aturan dan prosedur. tata cara, tata cara pelayanan kesehatan Tanggung Jawab Khusus: Kegiatan pelayanan medis Memberikan informasi tentang kebutuhan medis dan alat kesehatan yang tepat, tepat, terkini, dan berkaitan dengan kebutuhan penerima informasi dan kemampuan bertukar informasi. . Efektif Konsep, metode, prosedur, peraturan perundang-undangan, tata cara pelayanan kedokteran klinik Praktek pengelolaan perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan BMHP sesuai pedoman Dasar kebijakan, tata cara, tata cara, peraturan perundang-undangan, tata cara penanganan sediaan kesehatan, peralatan kesehatan dan BMHP 6. Keterampilan Kebidanan Keterampilan Umum : Hukum dan keamanan. pasien Pelayanan primer di rumah sakit khusus Spesialisasi : Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Perkembangan Ibu dan Keluarga Berencana Instruksi, Informasi, Pelatihan dan Nasihat Pelayanan Kebidanan (Komunikator) Pengelolaan Pelayanan Kebidanan 7 Dokter Umum Keperawatan : Keperawatan Praktik Etis, Hukum dan Budaya Profesi Keperawatan: Pemberdayaan dan Pelayanan pada Komunitas Keperawatan Pengasuhan Anak Pelayanan Medis Keperawatan Komunitas 8. Kamus Kompetensi Umum Laboratorium Kesehatan / 1 Bantuan Khusus : Kamus Kompetensi / 6 9. Promosi Kesehatan dan Perilaku Ilmiah Profesi Umum: UU Menteri No. 70 Tahun 2021 untuk JF TPKIP Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas UU No. 44 Tahun 2018 sebagai Implementasi Perpres No. 1 Tahun 2017 di GERMAS : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kemitraan Puskesmas 10. Tenaga Profesional Kesehatan Lingkungan Contoh Umum: Undang-undang terkait Kesehatan Lingkungan Undang-undang terkait TSL (Kesehatan Lingkungan Pekerja. ) standar profesi ) Kode Etik Profesi TSL Pelayanan Kesehatan Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Proyek PHBS (Kesehatan dan Kehidupan) Studi Kasus: Evaluasi Kualitas Masalah Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat Evaluasi Masalah Kesehatan Lingkungan Kualitas Informasi Lingkungan Hidup dan Yayasan. Dapat Menyebabkan Gangguan Kesehatan Perkembangan Teknologi dan Teknologi Lingkungan yang Tepat Remaja Isu Lingkungan Media dan Unsur yang Dapat Mengatasi Masalah Kesehatan dan Peringatan Dini, Tanggap Darurat, dan Perbaikan Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global 11. Dokter Gigi dan Ahli Bedah Mulut. Umum : Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2016 Prinsip Dasar Perawatan dan Kesehatan Gigi bagi Dokter Gigi dan Praktik Spesialis: Tinjauan Perawatan Gigi dan Bidang Promosi yang Direkomendasikan untuk Penanganan Praktek Spesialisasi Gigi. dan Praktek Kesehatan Gigi Manajemen Perawatan Kesehatan Gigi dan Kesehatan Gigi Penelitian dan Manajemen Seumur Hidup Perawatan Gigi dan Kesehatan Masyarakat’ banyak.
(geosurvey.co.id/Yunita Rahmayanti)
