JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Suleman meminta masyarakat melaporkan pejabat Kementerian Pertanian yang meminta dana dalam pembelian proyek tersebut.
Permintaan itu disampaikan Amran setelah menekan tiga petugas eselon 2 dan 3 yang terlibat dalam operasi tersebut. Tindakan tegas terhadap oknum petugas
Amran mengungkapkan, pihaknya telah membagikan nomor pengaduan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus serupa.
“Ini nomor ponsel. Kalau ada yang punya, segera lapor. Padahal, banyak nomor yang sudah kami bagikan,” kata Emran pada Jumat, 17 Oktober 2024 saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Amran mengatakan, para pejabat di sektor pertanian dinilai tidak adil dan menuntut pembayaran hingga 25 persen dari nilai proyek.
“Tadi malam kami mendapat laporan dari seseorang yang tidak saya sebutkan namanya. Ada pegawai Departemen Pertanian dari luar negeri yang mengajukan proyek tersebut, lalu meminta pembayaran 25 persen,” ujarnya. Pemantauan dan penegakan hukum
Setelah mendapat laporan, Amaran langsung memanggil pria tersebut untuk dimintai keterangan.
Bila ditelusuri datanya, terungkap jumlah ganti rugi yang diminta mencapai sekitar Rp 10 miliar.
Atas temuan tersebut, Amran langsung memecat petugas yang terlibat.
“Hari ini kita lihat. Kita sedang buka. Kalau tidak, bisa berujung pemecatan. Itu sedang kita upayakan,” tegas Amaran.
Dia membenarkan, permasalahan tersebut telah dilaporkan ke pihak penegak hukum dan sedang diselidiki. Integritas memerangi korupsi
Amran mengatakan, tidak akan ada pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat korupsi di Kementerian Pertanian.
“Tidak ada konsekuensi bagi koruptor jika kami memutuskan tetap di sini,” tutupnya.
Dengan langkah tegas ini, Amaran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan program di Kementerian Pertanian. Informasi ini ditingkatkan menggunakan Artificial Intelligence (AI).
