
geosurvey.co.id, Jakarta – Sandi Butar Butar tidak ditambahkan ke kontrak kerjanya di Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Jawa Barat.
Ini dinyatakan dalam nomor sertifikat kerja: 800/140/pktt/po.damkar/1/2024, Depok City DPKP tidak memberikan perjanjian tenaga kerja Sandi.
Surat itu dirilis pada hari Kamis (2/1/2025), ditandatangani oleh kepala departemen pengendalian kebakaran dan penyelamatan, Tessy Haryati.
Dalam surat itu, Sandi telah bekerja sebagai staf perjanjian depot sejak 10 November 2014.
Virus yang memecah perangkat yang terluka
Sebelum perjanjian tidak diperpanjang, Sandi menghancurkan tingkat peralatan di UPTI Damkar Cimanggis yang belum disesuaikan atau diubah untuk membuat area media sosial.
Sandi membuat “tur kamar” yang menunjukkan penghancuran peralatan Damkar dan menyebarkannya ke media sosial pada Juli 2024.
Dia mengenakan seragam biru penuh dan sepatu roti hitam yang menunjukkan beberapa aksesori yang rusak.
Seorang petugas wanita menunjukkan rantai motor yang rusak ke rem mobil yang tidak berhasil tidak berfungsi dengan baik.
“Assalamualaikum Warangmatullahi Wabarakatuh, Selamat datang di tur kamar di kantor pemadam kebakaran Depok. Ya, tolong, untuk kota Depok City, saya sangat meminta maaf di sekitar orang lain di atas, saya sangat meminta maaf.
“Ya, kami telah membuat perjanjian formal dalam beberapa bulan terakhir, tetapi belum diproses. Maaf untuk Depok City Citizen,” lanjutnya.
Melaporkan laporan korupsi
Sandi ditemani oleh pengacara hukumnya Deopa Yumara telah melaporkan korupsi di Departemen Depok (Damkar) di Kantor Jaksa Penuntut Kota Depok (Kejari) pada hari Senin (9/9/2024).
Sandi tiba di kantor Depok Kejari dengan bukti tuduhan korupsi melalui komentar, foto, untuk video.
Sandi menjelaskan, sebuah laporan tentang korupsi kantor Depok Damkar terkait dengan pembelian infrastruktur (SARPRAS).
Sejak Pemerintah Kota (Pamkot) Depok telah merencanakan biaya Sarpras, tetapi fakta di lapangan tidak sepadan.
“Seperti misalnya, misalnya, jika perawatan berlanjut jika, misalnya, peralatan sudah terdaftar pada distribusi berapa banyak (uang), tetapi fakta di lapangan di Depok City, yang dibagikan tidak disarankan,” Sandi kata di daerah itu.
“Kami siap untuk semua anggota anggota,” lanjutnya.
Sandi mengklaim bahwa dia tidak tahu persis kapan korupsi di lingkungan Depok terjadi.
Tetapi anggota Damkar Damkar telah lama merasa salah dalam korupsi.
“Dengan alat yang rusak itu tidak lagi tersedia, tetapi fakta bahwa lapangan hanya di Cimanggis, yang disediakan, tetapi dengan plester UPT tidak sempurna,” katanya.
Pada saat yang sama, pengacara Sandi, Deopa Yumara, menjelaskan bahwa partainya memiliki bukti tuduhan korupsi di kantor Depok Damkar.
“Jadi dia (Sandi) telah memasukkan dokumen dan bukti, ya, dengan semua jenis foto dan orang ini begitu ada kata sandi butar dengan teman -temannya,” kata Deopa.
“Karena ini adalah banyak keluhan tentang kata sandi, banyak perangkat telah rusak, rusak sejak lama dan tidak pernah dibesarkan, tidak pernah diperbaiki dan perbaikan juga tidak tersedia,” lanjutnya.
Depopa sangat menyedihkan, anggaran yang ditarik oleh kota pemerintah Depok tidak diambil karena harus meningkatkan layanan di kantor Depok Damkar.
“Jadi kata sandi ini datang ke sini sebentar untuk mendapatkan cerita tentang kerusakan produk dan perbaikan yang tidak ada di kota Depok,” katanya.
Selain itu, anggota DEPOK di DEPOK juga membosankan. Dengan beban kerja mereka, mereka dibayar kurang dari upah minimum kota (UMK).
“Karena sekitar 200 pekerja di kota Depok, ada sekitar 160 untuk upah dan pendapatan yang hanya 3,2 juta, sedangkan kota Depok bernilai 4,9 juta,” katanya.
“Jadi perbedaannya jauh antara Depok City UMP dan pendapatan dari personel kehormatan,” pungkasnya. (M. Rifqi Ibnumasy/Tribundepok)
Teks ini telah dikirim di tribundepok.com dan korupsi pelaporan utama, Statuta Sandi Butar di DiMkar Depok tidak diperluas